penyederhanaan birokrasi. “Dengan penyederhanaan birokrasi, diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan makin cepat dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat,” jelasnya. penyederhanaan birokrasi

 
“Dengan penyederhanaan birokrasi, diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan makin cepat dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat,” jelasnyapenyederhanaan birokrasi  Aug 16, 2020 ·   "Penyederhanaan birokrasi wajib dilakukan oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi Nasional, beberapa waktu lalu

Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah,” ungkap Menteri Tjahjo di Jakarta, Selasa (06/07). Lebih lanjut, Rektor menjelaskan bahwa pelantikan pejabat fungsional ini merupakan upaya mengiplementasikan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 384 tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi dan peraturan menteri PAN & RB no. Berbagai. Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PermenPANRB No. Manfaat Penyederhanaan Birokrasi 4 Alignment Organisasi – Rencana strategi dapat dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan unit. PEMERINTAH menargetkan penyederhanaan birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selesai pada 2020. 28 tahun 2019. T. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: Penyederhanaan Struktur Organisasi; Penyetaraan Jabatan; dan; Penyesuaian Sistem Kerja. Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal yang mengenai perbaikan birokrasi pemerintahan salah satunya adalah tentang penyederhanaan eselon, hal ini sebagai upaya penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. March 30, 2021. Pelantikan tersebut dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 28, 2019 1. Tingkatan unit organisasi. 174 jabatan atau sama dengan 8,15 persen. Baca juga: Wapres Minta Kementerian/Lembaga dan Pemda Segera Lakukan Reformasi Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a) Penyederhanaan Struktur Organisasi; b) Penyetaraan Jabatan; dan. Penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola. PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PENGALIHAN ESELON III DAN ESELON IV) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Tanggal : 2023-10-02 11:45:47. Penyederhanaan Struktur Organisasi; b. Malas kok produktif? Saya adalah Kasubag (eselon IV. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (15/07/21). go. Jun 17, 2021 · Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dilaksanakan melalui pengalihan Jabatan Administrator (eselon III), Pengawas (eselon IV), dan Pelaksana (eselon V) menjadi Jabatan Fungsional pada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu pusat (34 kementerian, 7 sekretariat lembaga negara, 93 sekretariat lembaga non. a. ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menambah 32 jabatan fungsional baru dalam proses penyederhanaan birokrasi berupa perampingan eselon. KOMPAS. bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik; b. Namun, Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan-RB) Dwi Wahyu Atmaji menuturkan proses transformasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) dari. Penyederhanaan Birokrasi Penerapan e ABK 2. “Saya kira kita sedang membenahi terus supaya penyederhanaan birokrasi ini tidak menambah masalah baru. Menimbang : a. SM. , QRMA, CRGP 1. Penyederhanaan birokrasi jangan membuat harap – harap cemas. Belum efektif dan efisien. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo beserta BKPP dan Bagian Organisasi pada Kamis 17 September 2020. 1. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan melakukan tiga langkah dalam upaya penyederhanaan birokrasi atau eselonisasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yakni dengan Penataan Organisasi,. Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, Kementerian PANRB saat ini sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan rancangan Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional. H. Kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah ini memang sebuah langkah yang sangat maju bagi birokrasi Indonesia, kalau tidak boleh disebut sebagai sebuah revolusi birokrasi. PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada tingkat kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu juga adanya inovasi terutama inovasi pelayanan publik. Demi percepatan dilakukannya penyederhanaan birokrasi dengan menyetarakan JA ke JF sesuai aturan Menteri PAN RB tersebut, pemerintah terus melakukan upaya sosialisasi, seperti di kementerian serta lembaga dan pemerintah provinsi. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, hingga 30 Juni 2021 telah dilaksanakan penyederhanaan struktur organisasi pada 90 kementerian dan lembaga dengan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari Jabatan Administrasi. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyederhanaan Birokrasi: Transformasi Jabatan Eselon V s. Pendek kata, penyederhanaan birokrasi yang sedang digerakkan diharapkan membangun birokrasi yang melandai dan profesional. Penyederhanaan birokrasi dipandang sebagai mandat Presiden yang merupakan executive order yang suka tidak suka harus dilaksanakan. Kemudian, Penyederhanaan. Pasal 4 Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Transformasi ekonomi untuk peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi. Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan. 000 jabatan setingkat eselon III dan. PAG E Ruang Lingkup Penyederhanaan Birokrasi PENYEDER HANAAN BIROKRASI 0 1 0 2 0 3 01 TRANSFORMASI ORGANISASI Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level. Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri PANRB No. MAKNA penting penyederhanaan birokrasi terdapat pada tekanan untuk membangun efektifitas dan efisiensi birokrasi, serta fungsionalitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Dengan penyederhanaan birokrasi, diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan makin cepat dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat,” jelasnya. Penyederhanaan struktur perangkat daerah. 3. Jokowi mengharapkan dalam rangka mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang professional, dinamis, gesit serta berorientasi pada. "Yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah," kata Wapres Ma’ruf Amin saat membuka rapat koordinasi. Nama Peraturan. “Perlu ditekankan bahwa. Penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) tidak dilakukan terhadap: a) Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran dan pengguna barang/jasa; b). U. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi upaya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Badan Kependudukan dan. Penyederhanaan Birokrasi, 41. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Jul 5, 2022 · Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih agile (lincah) dan dinamis yang didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal. Pasal 3 Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI. Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, yang merupakan kelanjutan dari Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019. Persepektif manajemen kepegawaian ini, lajut Bima, mengacu pada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11. Perampingan tersebut dilakukan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terus mengakselerasi reformasi birokrasi di Indonesia yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan tepercaya. Ma’ruf Amin ketika membuka acara Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi melalui video conference, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat,. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional ; c. ID – Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. . BATAM (1/1/2022)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menerima pertimbangan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Jul 19, 2022 · Di tingkat pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi telah ditindaklanjuti dengan upaya penghapusan jabatan struktural Eselon IV atau jabatan pengawas pada sebagian besar perangkat daerah. Sudirman mengatakan, penyetaraan jabatan merupakan langkah awal penyederhanaan birokrasi untuk menjadi efektif. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya 46. Karena itu, saat ini penyederhanaan birokrasi khususnya di lingkungan pemerintahan daerah sedang dikejar agar bisa tercapai. ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, penyederhanaan birokrasi di tingkat daerah ditargetkan selesai pada Mei-Juni 2021. 2. SURAKARTA – Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional terus dilakukan dari pusat hingga daerah. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Di Kemenpan-RB, penyederhanaan birokrasi telah dilakukan mencapai 98 persen. Kepala Biro Organisasi, Ellyana memaparkan berdasarkan data yang diperoleh dari BKPSDM Babel bahwa dari 5. Seusai rapat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini 7 kementerian/lembaga, 2 pemerintah provinsi, dan 185 pemerintah kabupaten/kota belum menyelesaikan penyederhanaan birokrasi. Dalam proses penyederhanaan birokrasi, pejabat administrator dialihkan ke dalam jabatan fungsional ahli madya dan pejabat pengawas dialihkan dalam jabatan fungsional ahli muda. Penyetaraan jabatan ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA a. JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda, tidak menyurutkan langkah instansi pemerintah untuk melakukan tahapan penyederhanaan birokrasi. JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. May 27, 2022 · Penyederhanaan regulasi, Penyederhanaan birokrasi, dan. LAINNYA (BPIP DAN SETKAB) 2. Surat yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini perihal. Kejelasan – peningkatan span of control mengarah pada kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle level dalam pengambilan keputusan. 272 Struktur di Instansi Pusat Dipangkas. Dalam konteks demikian, sering kita temui pandangan tentang struktur dan fungsi birokrasi yang mengedepankan perlunya perampingan. Wapres pun menekankan, penyederhanaan birokrasi baik untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah harus diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021 sebagaimana arahan Presiden dalam rapat kabinet pada 5 November 2020. Terlebih di era Revolusi Industri 4. Aug 16, 2020 · "Penyederhanaan birokrasi wajib dilakukan oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi Nasional, beberapa waktu lalu. Foto: Pel antikan 523 Pejabat Fungsional, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Kemensetneg sebagai langkah penyederhanaan birokrasi . 000 jabatan setingkat eselon III dan eselon IV (jabatan administrasi) yang berhasil dipangkas, dialihkan ke jabatan fungsional. “Tahun ini tim evaluator akan melihat dengan seksama, tiga fokus evaluasi saat melakukan proses penilaian. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2022 menunjukkan 90 persen total. Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan. Merdeka. PELATIHAN K3 GEDUNG ANGKATAN IV Bandung, 21 Agustus 2023. Jakarta – Arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan serta mempersingkat jalur birokrasi mulai diimplementasikan, hingga saat ini setidaknya 40 kementerian/lembaga telah melakukan penyederhanaan tersebut. Pasalnya, penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi. a. Acara pelantikan tersebut merupakan upaya gerak cepat Pemda Provinsi Jabar dalam. Adapun tujuan penyederhanaan birokrasi ini agar birokrasi menjadi dinamis, terwujudnya profesionalitas PNS dengan fokus pada fungsional, mendorong efektivitas. 159 unit organisasi jabatan administrasi. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PELATIHAN 28 AGUSTUS 2023. 2019/NO. 168. Sekitar 39. Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Birokrasi masih tetap gemuk, rentang kendali yang panjang, dan masih menggunakan biaya yang besar. Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu dari lima program prioritas Presiden RI Joko Widodo, dalam periode keduanya pada tahun 2019 - 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong percepatan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah melalui pengalihan. Mar 23, 2021 · Berdasarkan data per Februari 2021 yang disampaikan oleh KemenPANRB, proses penyederhanaan birokrasi di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) sudah mencapai 90%. b. Penyederhanaan birokrasi di Kementerian PAN RB dilaksanakan dengan menghilangkan eselon III dan eselon IV serta menggeser paradigma baru yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi ASN pada prinsipnya bertujuan untukmewujudkanlingkungan birokrasi yang lincah, profesional dan dinamis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kepala Subbagian Deputi BidangSaat memberikan sambutan, Penjabat Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 yang salah satunya adalah perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 level dan mengganti atau mengalihkan. , QIA. Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level jabatan dalam OPD; 2. Usulan tersebut meliputi 31 Provinsi, 162 Kabupaten, dan 39 Kota. Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober. 24 Juli 2020. Kegiatan seminar nasional Penyederhanaan Birokrasi: Membangun Efisiensi dan Efektifitas dalam Melayani ini dihadiri langsung oleh 30 undangan terbatas dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tahapan Penyederhanaan Birokrasi, meliputi:Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Untuk menggantikan terminologi jabatan administrator dan pengawas,. Lebih lanjutnya Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, menyatakan bahwa Penyederhanaan Struktur Oganisasi dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Data-data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan adalah data-data mengenai gejala-gejala permasalahan yang timbul selama proses tersebut, manfaat penyederhanaan birokrasi, serta cara-cara yangBIROKRASI 1. b) transformasi jabatan,. a) yang menjadi Jabfung ahli muda per 31 Desember 2021 ini, yang saya lakukan adalah beradaptasi sesegera mungkin, jadi saya melakukan apa yang biasa saya lakukan “ditambah”. Umbu Mette R. Dengan aturan itu, struktur organisasi pemerintahan ke. R 2018. b) transformasi jabatan, sebagian besar eselon III. Untuk mengurangi birokratisasi di tubuh pemerintah, Presiden meminta birokrasi pemerintah cukup 2 layer saja. Diantaranya adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, masaah ketenagakerjaan,. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Setkab tidak ikut serta dalam penyederhanaan birokrasi: TOTAL. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar Yerry Yanuar mengatakan ToTs merupakan. Feb 4, 2022 · Dalam keberhasilan penyederhanaan birokrasi ada 2 unsur utama yang harus diubah mindset SDM dan budaya kerja. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 4. eselon reformasi birokrasi. Di tingkat pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi telah ditindaklanjuti dengan upaya penghapusan jabatan struktural Eselon IV atau jabatan pengawas pada sebagian besar perangkat daerah. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy. PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP. : Indonesia. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, pasca penyederhanaan birokrasi di Kemenag. Penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan pada jabatan pengawas (eselon IV) yang menangani perizinan, investasi dan pelayanan public. Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator RB dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak. Selanjutnya untuk eselon IV telah disederhanakan sebanyak 89, dari 91 jabatan menjadi 2. Oleh karena itu, transformasi organisasi birokrasi menjadi lebih adaptif, agile, dan fluid menjadi semakin relevan di tengah arus deras revolusi industri 4. Birokrasi yang siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan yang proaktif serta tidak alergi dengan perubahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. Penyetaraan Jabatan; danpenyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional; b. Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi, kita hendaknya harus tetap optmis dalam memandang proses penyederhanan birokrasi ini sebagai bagian dari pendewasaan dalam. Jakarta, Kominfo - Dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. 4) Lima tahun UU ASN berjalan, perampingan atau penyederhanaan birokrasi dimaksud tidak bergerak. Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan 6. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam JabatanSurat Edaran Menpan RB Nomor 384, 390 dan 391, pada tanggal 13 November 2019, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Langkah Strategis dan kengret Penyederhanaan Birokrasi. Feb 28, 2022 · Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. Menurut Presiden, semakin ramping sebuah organisasi maka semakin bisa dikendalikan anggarannya. ABSTRAK: a. Semarang - . Senin, 11 September 2023. Peraturan Perundang-undangan. Kalaupun bergerak hanya lebih bersifat dipermukaan saja.